oleh

Program BPJS di Bolmong Kurang Diminati

-BOLMONG-303 views
Ashari Sugeha

LOLAK–Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan nampaknya kurang diminati masyarakat Kabupaten Bolmong. Buktinya dari 303, 752 ribu penduduk di Bolmong, ada sekira 48,33 persen warga belum terdaftar sebagai peserta BPJS.
Dari data yang dimiliki pihak BPJS perwakilan Sulut ada 48,33 persen masyarakat yang belum mengikuti program BPJS. Hal ini akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat serta perusahaan dalam melibatkan diri dinilai untuk bersosialisasi.

Sekda Bolmong Drs Ashari Sugeha menyarankan, BPJS Bolmong baiknya mulai fokus memaksimalkan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Tidak hanya mengadakan rapat saja. “ini supaya masyarakat menyadari penting dan manfaatnya jaminan BPJS. Jangan nanti menjelang sakit baru mulai mendaftar dan membayar iuran,”ungkapnya, kemarin.

Untuk itu, Sugeha menghimbau, agar semua perusahaan swasta yang terdata di Bolmong menjamin para pekerjanya melalui jaminan BPJS. “Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) untuk melakukan pendataan dan koordinasi dengan instansi terkait. Bila ditemui masih ada yang belum mendaftarkan pekerjanya, kita akan tindak, ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Bolmong Laura Gasong mengatakan, pihaknya sementara memaksimalkan semua upaya sosialisasi untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat supaya bisa mengikuti program BPJS ini. “Target kita, untuk peningkatan pelayanan, tak terkecuali. Semua tergantung usulan pemerintah, dalam hal ini dinas sosial. Dari sekian banyak yang diusulkan, maka secepatnya kami proses,” ujarnya.

Lanjut Gasong, berdasarkan program pemerintah pusat, semua keikutsertaan jaminan kesehatan telah dialihkan menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS), baik itu BPJS, Jamkesmas dan lain sebagainya. “Tapi untuk pembayaran juga ada dari pemerintah maupun pembayaran secara mandiri, hanya saja tergantung kemampuan masing-masing,” terangnya.

Ia menambahkan, mengacu ke program pemerintah semua perusahaan yang berbadan hukum wajib mendaftarkan karyawan. Bahkan koperasi usaha simpan pinjam juga wajib mendaftarkan karyawan. “Semua perusahaan BUMN, BUMD, badan usaha kecil-besar menengah yang berbadan hukum. Itu wajib mendaftarkan perusahaan dan karyawan, ”tandas Gasong.(aar)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed