oleh

Awas!!! Penggunaan Dandes Jadi Target

-NASIONAL-42 views

Ilustrasi. (ist)

Jakarta – Penggunaan Dana Desa (Dandes) di Indonesia, menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengupayakan kasus dugaan korupsi dengan dana desa di Pamekasan, Jawa Timur dapat menjadi kasus terakhir. Pengawasan terhadap anggaran tersebut akan diperkuat.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi seperti halnya manajemen dan regulasi. Dalam penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara,seperti pengawasan oleh masyarakat.

“Kami ada satgas dana desa, call center, KPK ada tempat pelaporan, itu akan kita efektifkan semua pengawasan tingkat masyarakat,” ujar dia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2017).

Untuk pengawasan aparatur tingkat bawah, diperkuat juga dengan Badan Pemasyarakatan Desa (BPD). “BPD fungsinya monitoring, evaluasi, maknanya kita perkuat. Kemudian baru kita perkuat inspektorat, camat, SKPD yang dengan desa kita perkuat semua,” jelas Taufik.

Dia menuturkan, korupsi merupakan permasalahan dari oknum atau pelakunya, sedangkan program dana desa tidak salah. Ia menyatakan hal terpenting saat ini yaitu dapat mengubah cara berpikir di masyarakat yang dimulai dari aparatur desa. Kuncinya adalah pengelolaan dengan transparan dan akuntabel. Diketahui bersama, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka suap menerima janji atau hadiah terkait pengusutan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana desa. Mereka adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kades Dasok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan Noer Solehhoeddin.

Dalam kasus ini, para pejabat di Pemkab Pamekasan diduga memberikan janji atau hadiah kepada Kajari Pamekasan Rudi sebesar Rp 250 juta. Suap diberikan untuk menghentikan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kejari Pamekasan dalam korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Sumber: Liputan6.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

News Feed