oleh

Masyarakat Tateli II Pertanyakan Transparansi Pengelolaan Dandes

MINAHASA–Keterbukaan tentang pengunaan dana Desa terhadap publik sangatlah penting. Hal tersebut sifatnya wajib dan harus dilakukan, agar masyarakat bisa secara langsung memantau realiasi Dandes tersebut.

Namun hal ini tidak terjadi di Desa Tateli II Kecamatan Mandolang. Beberapa masyarakat di tempat tersebut menilai, kinerja hukum Tua tidak sesuai dan tidak transparansi dalam mengelola ADD.

Salah satu warga berinisial G (nama samaran) menjelaskan, pernah ada seorang warga yang menanyakan laporan tentang pertanggung jawaban dana Desa sebelum masuk ke tahun agaran baru, tetapi Hukum Tua hanya menjawab bahwa untuk apa dan kapasitas sebagai apa anda bertanya, baca saja semua laporan di dalam berkas tebal yang berada di atas meja.

“Semestinya Hukum Tua kalau ada masyarakat yang ingin bertanya seperti itu harus di jawab degan baik, kan transparansi kepada masyarakat juga penting, supaya tidak timbul kecurigaan masalah penggunaan dana. Pernah pada saat pekerjaan jalan dilaksanakan papan proyek sebagai media untuk mengetahui jumlah anggaran dan besarnya pekerjaan tidak di pasang, nanti pada saat pekerjaan akan selesai dan ada petugas yang akan memeriksa Barulah di pasang, tetapi esoknya di cabut lagi. Kemudian hal pengurusan surat aparat Desa kerap kali mempersulit, disuruh bolak balik dari tingkat desa, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat Kabupaten,” jelas G.

Ditanya mengenai hal tersebut, Hukum Tua Desa Tateli II, Basir Maingkolang saat di wawancarai via telepon. Senin (2/7), membatah semua pernyataan tersebut.

“Siapa yang bersangkutan, kalau mengenai transparansi dana desa selalu saya sampaikan dalam acara-acara di desa, dana ini digunakan untuk apa-apa selalu saya sampaikan. Kalau mengenai ada masyarakat yang bertanya kepada saya tentang laporan pertanggung jawaban dandes, itu wajar saya katakan kalau untuk apa dan kapasitasnya sebagai apa, kan sudah di periksa oleh tim pemeriksa, malahan desa ini mendapat peridikat desa terbaik di Kecamatan Mandolang.

“Begitu juga dalam proses pengurusan surat, saya tidak pernah mempersulit masyarakat, jadi dalam hal pengurusan surat yang bersangkutan terlebih dahulu minta surat pengantar dari kepala Lingkungan setempat itulah peraturannya. Kalau masalah papan proyek yang tidak terpasang saat pelaksanaan pekerjaan sebenarnya itu ada, cuma kemungkinan saat itu roboh dan di pindahkan” tambah Basir. (Irv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed