oleh

Camat Liktim Terkesan Tidak Indahkan Perda No Tiga 2015 Tentang Desa

Minut–Terhitung 1 Oktober 2019 Desa Sakura (Sarawet, Kuala Batu dan Rasaan) yang berada di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara sudah tidak mempunyai kepala Desa atau Hukum Tua.

Terakhir pada bulan September lalu penjabat hukum tua Lawrensius Rudy Woy yang diangkat dari ASN sudah pensiun, sehingga hampir sepekan ini terjadi kekosongan pada Struktur tertinggi di desa, Padahal saat ini desa Sarawet juga sedang dalam persiapan pemilihan Kumtua periode baru yang akan digelar serentak pada November 2019 nanti.

Hal semacam ini sangat disayangkan oleh Stenly Tunas yang merupakan Aktivis sekaligus anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) desa tersebut. Ia mengkritik kinerja Camat Likupang Timur, Vandy Posumah SSTP yang terkesan membiarkan terjadinya kevakuman pemerintahan desa.

Merujuk pada Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang desa, jelas menyebutkan bahwa pejabat Hukum Tua yang diangkat dari PNS atau ASN yang sudah pensiun harus diganti dan diusulkan oleh Camat.

Jadi pejabat kumtua yang telah pensiun otomatis harus diganti dan camat harusnya sudah mengusulkan pergantianya sebelum pejabat pensiun, sayang itu tidak lakukan sehingga desa Sarawet terjadi kevakuman pemerintahan,” ujar Tunas.

Terpisah, aktivis muda Minut William Simon Luntungan menyatakan bahwa terlambatnya pergantian penjabat Kumtua sebagai suatu kesalahan.

“Dalam aturan jelas penjabat Kumtua itu diisi oleh aparatur pegawai negeri sipil. Kesalahanya disini, camat belum melakukan usulan pergantian, akibatnya penjabat kumtua yang belum ada pengganti membuat terjadinya kekosongan pemerintahan di Desa,” tutur Luntungan.

Ia melanjutkan, imbas kekosongan penerintahan itu akan berdampak pada proses pengurusan administrasi desa, karena terhambat tanda tangan penjabat

“Sekarang sudah masuk hari keempat sejak penjabat kumtua pensiun dan belum ada gantinya. Pertanyaan jika nanti ada pengurusan berkas di desa siapa yang bertanda tangan, dan jika dipaksakaan oleh kumtua lama yang sudah pensiun maka itu menjadi tidak sah,” tandas Luntungan.

Parahnya lagi, saat dihubungi via telepon seluler, Kamis (3/10/2019) Camat Liktim Vandy Posumah STTP justru bergeming. Bahkan Posumah balik bertanya kepada wartawan soal aturan mana yang dipakai sehingga menyebutkan desa Sarawet telah terjadi kevakuman pemerintahan karena penjabatnya telah pensiun saat wartawan mengkonfirmasi kevakuman pemerintahan desa Sarawet.

“Selama belum ada pergantaian berarti jabatan kumtua masih dipegang oleh pejabat sebelumnya.

Aturan mana yang kalian pakai sehingga mengatakan terjadi kekosongan,” sela Posumah ketika dikonfirmasi terkait penjabat Kumtua yang telah pensiun, sembari bertanya keberadaan wartawan mengkonfirmasi ini.

Posumah bahkan dengan nada arogan via Hp selulernya mempertanyakan keberadaan awak media yang sedang meliput pendaftaran calon Kumtua di desa Sarawet yang dibuka di kantor Bumdes.

“Ada ba apa so ngoni di Bumdes (sedang apa kalian Di kantor Bumdes), nanti ketemu di kantor kecamatan untuk konfirmasi. Tapi sekarang sudah bukan  jam kantor,” kelit Posumah.

Padahal sejak hari Rabu 2 Oktober Camat Vandy Posumah saat dihubungi berkali-kali via telp tidak merespon panggilan tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan PMD Minut Bobby Nayoan Saat di konfirmasi media ini, Jumat (4/10/2019) mengatakan, bahwa usulan SK untuk penjabat Hukum Tua Sakura sudah sementara dalam pengurusan.

“Usulan sudah sementara jalan, sekarang SK usulan tersebut sudah di Asisten I”, singkat Najoan.

(Ipang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed