oleh

Proyek Puluhan Miliar Dikerjakan Asal-Asalan, BPJN XV Terkesan Cuek

Minut–Proyek persevasi Manado-Likupang-Bitung yang menelan anggaran sebesar 58 Miliar lebih dikerjakan asal-asalan.

Terpantau dilapangan, pekerjaan pengaspalan yang baru dikerjakan kurang lebih sebulan tersebut sudah rusak berlubang, hal ini jelas sangat merugikan negara. Pasalnya proyek tersebut merupakan sarana infrastruktur penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan Likupang yang selama ini digenjot pelaksanaannya oleh Presiden Jokowi serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

PT Monalisa Jaya selaku pemenang tender proyek persevasi tersebut tidak ambil pusing dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Adapun Pihak BPJN XV yang merupakan pengguna anggaran malah terkesan membiarkan dan seolah-olah melindungi perusahaan “nakal” tersebut.

Saat dikonfirmasi Via Telepon perihal pekerjaan yang rusak, pihak PT Monalisa Jaya melalui General Superintendent (GS) Imran mengatakan, pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur.

“Pekerjaan tersebut sudah sesuai prosedur, jadi kalau mau konfirmasi jangan ke kami, silakan ke BPJN atau pun ke Konsultan pengawasan yang sudah dibiayai negara. Saya tidak takut diberitakan atau dimuat di media masa, toh pasti beberapa hari beritanya akan kadaluarsa dan saya bukan PNS/ASN sebagai pejabat atau penyelenggara negara kemungkinan akan takut jabatannya diganti, kalau saya tidak takut,” jelas Imran.

Sebelumnya, pekerjaan aspal Hot Mix di Likupang tersebut dicurigai tidak sesuai spesifikasi, lebih parahnya lagi konsultan pengawas yang bertanggung jawab akan teknis tidak berada di lapangan, sehingga pekerjaan yang belum lama dikerjakan sudah rusak.

Dari pantauan media ini, titik kerusakan/lubang yang berada di tanjakan gunung Wori, Kecamatan Likupang Timur (Liktim) sudah ditutup dengan dilapisi aspal, namun tidak menutup kemungkinan lubang-lubang yang sama akan muncul kembali dikarenakan pekerjaannya tidak sesuai atau berdasarkan spesifikasi yang benar

” Kalau caranya kerjanya seperti itu pastilah tidak akan bertahan lama dan ini hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja, saya sebagai warga negara menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini pihak Kejati Provinsi Sulut melalui TP4D untuk menindak lanjuti pekerjaan yang ditenggarai merugikan negara tersbut, ” Jelas Zubair Papunggo yang merupakan Hukum Tua Desa Wineru, Likupang Timur.

(Ipang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed