oleh

Jaksa Diminta Usut Lagi Korupsi di DPPAKD Bolsel

MANADO–Kasus korupsi penyimpangan gaji di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 2010 dinilai belum tuntas. Kejaksaan baru menyeret satu orang yang saat ini sudah menerima putusan tetap. Sementara beberapa pejabat lain yang bertanggung jawab sebagai verifikator dan eksekutor anggaran hanya mendapat predikat saksi di pengadilan Manado.
Publik menilai penanganan kasus penyimpangan dana Rp751 juta lebih itu, putus di tengan jalan dan cenderung tebang pilih.

Dana semula diajukan Ahmad Buntuan sebagai bendahara gaji ke Bendahara Pengeluaran Ibrahim Makalunsenge untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran -Surat Perintah Membayar (SPP-SPM).

Usulan dana itu kemudian diperiksa pegawai verifikator Muljono Rohim. Setelah diverifikasi, usulan dana untuk gaji PNS selama 9 bulan itu masuk ke bagian Penatausahaan Keuangan yang ditangani Ngasrima. Baru setelah itu naik ke meja Sekretaris DPPAKD Ir Rony Sumilat. Proses lebih lanjut, dana diinput ke SIMDA oleh ASN Nelson Kalai. Setelah itu disetujui Kepala DPPKAD Alex Saranaung SMi.

Lalu SP2D diserahkan ke Ahmad Buntuan untuk menarik dana di BRI Unit Molibagu.
Dalam persidangan Ahmad Buntuan diketahui ada kerugian Rp751.162.000
karena dugaan penggelembungan. “Kalau substansinya mark up berarti itu diketahui semua pejabat yang memeriksa dan menyetujui usulan. Bukan cuma pengusul tapi verifikator dan kuasa pengguna anggaran juga harus diproses hukum,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Antikorupsi (GEMPAK) Sulut John Pade, Sabtu kemarin, di Manado.
Ia mencontohkan kasus Youth Center dan Solar Cell Manado yang menyeret PNS setara PPK, PPTK, KPA bahkan HO ke penjara. “Mereka tidak memegang uang tapi masuk bui karena lalai atau mungkin sengaja membiarkan korupsi terjadi. Yang di DPPAKD Bolsel 2010 itu juga kelalaian ASN lain,” tutur dia.
Diketahui, buntut kasus ini Ahmad Buntuan menanggung sendiri dampak hukum. Ia divonis 3 tahun dan subsidier 1,2 tahun dalam sidang yang digelar Januari 2018 lalu di PN Tipikor Manado. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed