oleh

Panwascam Bawaslu Minut Gelar Bimtek  Penyelesaian Sengketa

Minut, SuaraKawanua.com — Menyongsong Pemilu 2020 yang jujur dan adil, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar kegiatan Bimtek Penyelesaian sengketa Untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam),  Senin (24/02/2020).

Simon Awuy selaku ketua Bawaslu Minut mengatakan,  agar Panwascam bisa bekerja dengan profesional. Jangan ada berbagai macam kelakuan yang tidak menyenangkan di lapangan. Penting untuk diingat agar Panwascam tegakkan keadilan dan wujudkan Pemilu yang berintegritas. Jalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku, independen dan profesional.

“Saya minta Panwascam bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, kredibel dan menjaga kode etik sebagai penyelenggara Pemilu

Selain itu Awuy juga berharap Panwascam juga lebih memahami tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara. Disamping itu, Panwascam juga harus memiliki nilai-nilai dasar pengawas pemilu. Nilai-nilai dasar itu, seperti memegang sumpah dan janji jabatan, kode etik penyelenggara, penegakan etika penyelenggara dan menjalankan asas penyelenggara serta prinsip penyelenggaraan. Semua itu adalah kunci utama yang mesti dipegang teguh oleh Panwascam demi tegaknya keadilan Pemilu.

“Dalam pengawasan yang dilakukan diharapakan jajaran di Panwaslu kecamatan secara bersama-sama dapat menjalankan tugas dengan baik dan bekerjasama dengan mitra dan seluruh stakeholder. Saya meminta anggota Panwascam dalam menjalankan tugasnya bisa menjalin kerjasama dengan mitranya, PPK, TNI-Polri, dan stakeholder lainnya di kecamatan,” tandas Awuy

Ditambahkan Awuy, Bawaslu menekankan pencegahan dan mediasi sebagai solusi atas potensi tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Bawaslu tampil ekstra dalam menghadirkan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas. Sebab, tak bisa dipungkiri, pelaksanaan Pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menciptakan pemilu tak sesuai aturan.

“Terlebih mengingat sejumlah potensi kerawanan seperti politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati serta wakil bupati pada Pilkada nanti menjadi prioritas pengawasan. Semuanya harus melek, melakukan pengawasan terhadap potensi kerawanan itu,” tegas Awuy.

Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Rocky Ambar berharap materi yang diberikan bisa menjadi nutrisi bagi anggota Panwascam. Banyak tahapan yang akan dihadapi, makanya kalian akan dibekali dengan materi-materi yang disampaikan pakar-pakar,” tegas Ambar.

Ditambahkan Ambar, saat ini politik uang di zaman sekarang sudah modern dengan menggunakan teknologi digital. Jadi kita harus pintar-pintar, kalau mereka cerdik kita harus cerdas.

“Anda sebagai Panwascam sudah diambil sumpah saat pelantikan, jadi harus melaksanakan sumpah tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, bagi calon yang tidak bisa mempromosikan diri maka tentu dia akan memilih melakukan politik Sara,” terang Ambar.

Potensi sengketa kampanye seperti penyebaran bahan kampanye yang tidak diatur tanpa kejelasan titik pemasangan. “Makanya jangan heran, banyak alat peraga kampanye saling tumpang tindih tak jelas dan saling rebutan,” ungkap Ambar.

(Ipang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed