oleh

DPRD Bolmut RDP Bersama FP3- BMU Bahas Sejumlah Perda

BOLMUT- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Tindak lanjut permohonan Forum Presidium Pemekaran dan Pengawalan Pembangunan Bolaang Mongondow Utara (FP3- BMU), untuk gelar Forum Ruang Dengar Pendapat (RDP) bahas kebijakan serta pengesahan sejumlah peraturan daerah (perda) saat ini menjadi isu-isu perdebatan ditengah masyarakat, Selasa (1/9) 2020.

Dalam forum RDP yang dipimpin Ketua DPRD Bolmut, Frangky Chendra mengurai, sejumlah Perda yang dibawa dalam forum RDP. Diantaranya Perda penamaan jalan protokol, jalan kabupaten maupun jalan desa, Perda retribusi wisata pantai Batu Pinagut, Perda tentang BUMD, Perda tentang lingkungan dan persampahan serta perda tentang PDAM.

Chendra pun menambahkan, bahwa pihaknya dalam memimpin rapat telah bersepakat membahas enam poin krusial tersebut secara item per item.

“Nantinya hasil RDP ini akan kita tuangkan dalam sebuah rekomendasi kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Bolmut, Drs Depri Pontoh dan Wakil Bupati, Drs Amin Lasena, tujuannya dari rekomendasi tersebut untuk ditindak lanjuti serta akan dilakukan pengawalan oleh lembaga DPRD Bolmut, ” Jelas Ko Anga, sapaan akrab Ketua DPRD Bolmut.

Sementara itu Ketua Presidium Pengawal Pembagunan Bolmut Moh. Irianto Cristoffel Popo Buhang, menyesalkan penamaan jalan yang dinilai terlalu terburu-buru dan tidak melihat secara historis wilayah.

“Dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas lahirnya prodak hukum terkait penamaan jalan sangat kontradiksi dengan nilai historis. Pada prinsipnya Presidium meminta, agar Peraturan Bupati (Perbup) terkait penamaan jalan perlu di revisi, ” kata Buhang.

Lebih lanjut dikatakannya, dari hasil kesepakatan dengan pihak DPRD, mereka akan menyurat ke Pemda untuk merevisi Perbub tentang nama-nama jalan yang menjadi polemik di tengah masyarakat saat ini.

“Harus dikaji, disesuaikan kembali dan mengacu pada persyaratan Perundang-undangan yang berlaku dengan beberapa kriteria. Jadi penamaan jalan harus mengacu pada pandangan historis, filosofis dan sosiologis dan yuridis, ” tegas Buhang.

Selain itu, dalam agenda yang juga melibatkan instansi terkait, DPRD dan forum juga membahas sejumlah isu ditengah masyarakat, diantaranya isu soal pencegahan covid-19, serta peran dan tanggungjawab satgas Covid-19.

Forum RDP dihadiri Anggota DPRD, Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rahmat Avit Pontoh, Kepala Dinas Perhubungan, Uteng Datungsolang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irma Ginoga, Kepala Dinas PUPR, Rudini Masuara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Hidayat Panigoro, Kepala Dinas Pariwisata, Fatlun Paputungan, Kabag Hukum, Abdul Muis Suratinoyo serta Ketua FP4-BMU, Mohamad Irianto Christofel Buhang bersama anggota. (adve/Ipul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed