oleh

Hukum Tua Paniki Atas Dituding Semena-Mena Pecat Pala. Lanny: Itu Sesuai Prosedur

Foto: ilustrasi

MINUT- Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua Desa Paniki Lanny Tumbol, SPd dituding semena-mena berhentikan perangkat desa Wellem Longdong selaku kepala jaga dua desa setempat.

Tanpa alasan yang jelas Plt Hukum Tua menyodorkan surat pengunduran diri agar ditandatangangi untuk berhenti dari jabatannya.

“Surat pengunduran diri dibuat sendiri oleh Plt Hukum Tua, namun saya enggan menandatanganinya tepat bulan Juli 2020 lalu waktu dipanggil menghadap,” ungkap Longdong.

Disaat itu juga honornya sebagai kepala jaga tidak lagi diberikan Hukum Tua sampai hari ini, sementara namanya masih terdaftar sebagai kepala jaga.

“Sudah 6 bulan tak terima honor semenjak diberhentikan sepihak oleh hukum tua. Jadi pertanyaannya, kemana gaji saya? Dari informasi kaur keuangan, saya masih tecatat sebagai perangkat desa dan berhak menerima honor,” kesal Longdong saat ditemui suarakawanua Kamis (28/02/2021).

Terkonfirmasi melalui nomor WhatsApp 081340****** Plt Hukum Tua Lanny Tumbol, SPd membantah tudiangan tersebut. Dikatakan Lanny, yang bersangkutan (kepala jaga-red) tidak kooperatif menjalankan tugas selaku perangkat desa.

“Yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan desa dan masyarakat. Sudah 3 kali diberikan surat peringatan dan kebijakan ini sudah berkoordinasi dengan pak Camat, ” kata Lanny.

Dia juga menjelaskan, untuk mengisi kekosongan Hukum Tua menunjuk Kasipem (Kepala Seksi Pemerintahan) Jholy Ilat rangkap menjabat kepala Jaga dua mengingat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Honor kepala jaga diberikan kepada Kasipem mengingat beban tugas dan tanggung jawab sangat berat. Kan siapa yang kerja itu yang pantas menerima honor, ” tegasnya sembari menambahkan, pemberian honor double kepada Kasipem sudah dikoordinasikan dengan Inspektorat.

Menanggapi hal ini, Kalvin Limpek selaku koordinator pengawasan dan Investigasi DPP LP3 Sulut menilai kebijakan Hukum tua untuk pemberhentian perangkat desanya merupakan keputusan sepihak.

Menurutnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

“Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu,” tutur Kalvin saat berada di salah satu Rumah Kopi dijalan SBY Arimadidi.

(David)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed