oleh

Penyitaan Dokumen Kapal Milenium Berlanjut Ke Propam Polda Sulut. Rorong Laporkan Oknum Anggota Polairud

MANADO- Penyitaan dokumen Kapal Ikan Milenium oleh oknum anggota Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda sulut pada Rabu (24/03/2021) di Kota Bitung berbuntut panjang.

Pasalnya, dua anggota Ditpolairud yang bertugas di Mako Polairud Tandurusa, Bitung berinisial P dan JS dilaporkan Oktaviani Rorong, selaku penanggung jawab Kapal Milenium ke PROPAM Polda sulut dengan nomor LP/27/III/2021.

Berdasarkan laporan, Rorong menuding dua oknum anggota Ditpolair yakni P dan JS telah melakukan penyalagunaan wewenang dengan menahan dokumen kapal tanpa temukan satu pelaggaran terkait beroperasinya kapal milenium saat masuk pelabuhan untuk menurunkan 1 ton ikan tuna hasil tangkapan.

Mencuatnya informasi atas laporan tersebut, kepada awak media Rorong beberkan dirinya merasakan ketidakadilan P dan JS selaku anggota polisi saat lakukan pemeriksaan yang terkesan mencari-cari kesalahan dengan alasan, keempat kru kapal atau ABK Kapal Milenium merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Philipin.

Dari hasil pemeriksaan, keempat ABK tersebut mengantongi KTP warga indonesia asal Sangihe dan Minahasa. Sementara dokumen kapal baik semua ijin pelayaran dan ijin-ijin lainnya lengkap secara administratif.

“keempat ABK yamg dicurigai sebagai WNA mempunyai KTP, trus kenapa dokumen kapal ditahan? Kalau memang ada indikasi pemalsuan KTP,tidak perlu menahan dokumen. Atau dari pihak polisi berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau menahan empat ABK kami untuk diselidiki identitasnya sebagaimana yang disangkakan kedua oknum Polairud,”beber Rorong.

Lebih disesalkan kapal Milenium sempat ditahan berjam-jam didermaga Mako Ditpolairud meskipun salah satu kru yang ada dalam kapal dalam kondisi sakit.

“Saya selaku warga dan pelaku usaha sangant menyayangkan tindakan kedua oknum Polirud tersebut. sudah diinformasikan ada kru kapal yang sakit, namun tak digubris. Dimanana peran anggota selaku pelayan dan pengayom masyarakat, ” sesal Rorong juga selaku Wakil Ketua bidang pemberdayaan perempuan LSM Perlindungan Hak Rakyat Indonesia (PHRI) DPP Sulut.

Lebih lanjut dikatakannya, selaku Wakil Ketua PHRI berharap dengan adanya kejadian tidak menimpah masyarakat serta pelaku usaha lainnya. “PHRI merupakan LSM pelindung rakyat jadi dengan kejadian ini kami harus melaporkan tindakan oknum polisi tersebut. Jangan sampai kejadian seperti ini menimpah pelau usaha lainnya. Jadi perlu adanya efek jerah,” kata Rorong.

Buntut laporanya ke Propam Polda Sulut, pihak Ditpolairud telah mengembalikan Dokumen Kapal Milenium, namun sangat disayangkan Rorong dokumen kapal tidak diserahkan langsung Ditpolairud kepadanya selaku pengurus kapal yang juga sebagain pelapor.

“Dokumen telah dikembalikan, namun penyerahan dokumen bukan kapada saya. Ada apa ini? Untuk itu masalah ini saya serahkan Propam Polda Sulut untuk di tindak lanjuti, “Pungkasnya.

(Vid)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

News Feed