MANADO – Alumni UGM di Sulut (KAGAMA) serta Anggota DPD RI Perwakilan Sulut, Ir Marhany Pua menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut, bertempat di Kantor DPD RI Perwakilan Sulut, Tikala, Kamis (28/12) sore.
Dalam kegiatan FGD kali ini, banyak membahas dan menseriusi pengembangan pariwisata di Sulut yang saat ini tengah hangat-hangatnya.
Menurut Marhany Pua, dirinya mendukung penuh program wisata Sulut yang sementara digenjot dan dibangun oleh Gubernur dan Wagub. Senator DPD RI utusan Sulut ini pun tak menampik jika perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk pemberdayaan yang lebih maju, dan untuk mewujudkan itu dirinya terus memperjuangkan berbagai aspirasi khususnya di sektor pembangunan dan pengembangan pariwisata.
“Ada beberapa aspirasi terkait pengembangan pariwisata di Sulut, yang kami tekankan ke Pemerintah pusat maupun ke DPR RI, untuk bisa mendapat dukungan anggaran. Apalagi Gubernur dan Wagub kita saat ini, terus menggenjot dan memprioritaskan pembangunan di sektor pariwisata,” tandasnya.
Di sela diskusi pun, Sisco Manosoh, salah seorang rekan jurnalis dari Forward Sulut mempertanyakan kunjungan wisatawan China yang terbilang banyak di Sulut namun jasa kunjungan hanya didominasi travel tertentu.
“Sebagai wartawan kami menerima banyak laporan dari pengelola jasa wisatawan bahwa kunjungan wisatawan terbilang banyak di Sulut hanya dikuasai travel tertentu. Artinya, tidak ada keadilan bagi jasa pengelola wisata,” ujar Sisco.
Diungkapkannya juga, program pariwisata pemerintah provinsi kurang menyentuh wilayah Nusa Utara yakni Kabupaten Sitaro, Sangihe dan Talaud.
“Program pariwisata provinsi harus menyentuh 15 kabupaten dan kota, namun kelihatan giat pariwisata hanya fokus di Manado dan Minahasa, sementara daerah lain masih tertinggal,” tandas Sisco.
Menanggapi pertanyaan Sisco Manosoh, Marhany Pua mengakui masih terdapat kelemahan pada program pariwisata di Sulawesi Utara. Sebagai anggota DPD pihaknya terus bersinergi memberi masukan positif kepada pemerintah daerah.
“Soal travel sudah saya diskusikan dengan bapak Gubernur kedepan pemerintah akan melakukan pengendalian travel menuju persaingan bebas dan sehat. Sekarang masih tahap awal selanjutnya kompetisi sehat,” jelas Marhany Pua.
Begitu pula angka kunjungan wisatawan tahun ini hampir 100.000, lanjut Marhanny Pua, harus berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Daerah kunjungan wisatawan harus didukung penyediaan objek wisata sekaligus infrastruktur.
“Industri souvenir harus didorong agar masyarakat daerah ikut menikmati. Pemerintah juga harus mendorong pengembangan wisata di Nusa Utara. Pemikiran Sisco sebagai anak daerah itu bagus,” tukas Marhany Pua.
Sementara, Taufik Tumbelaka pengamat politik alumni UGM di Sulut (Kagama) menegaskan, selalu mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Sulut, meski dirinya kurang setuju adanya penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
“Saya sebenarnya kurang setuju jika ada penerapan Kawasan khusus pariwisata, mengingat setiap Kabupaten/Kota yang ada di Sulut berpotensi untuk dikembangkan sektor pariwisatanya,” tegasnya.
Lanjutnya, disisi lain juga dengan adanya penerapan Kawasan khusus pariwisata maka investor yang akan berinvestasi di sektor pariwisata hanya akan terpusat di satu daerah saja.
“Investor yang ingin berinvestasi, akan lebih memilih untuk menanamkan modalnya di kawasan yang telah ditetapkan tersebut, tidak akan ke daerah lain,” tukasnya.
Dirinya pun menambahkan, program pariwisata ini harus menjadi industri yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Belum terlihat konsep bagus pariwisata di Sulut. Ambil contoh di Yogyakarta, pariwisata sudah menjadi industri yang keuntungannya dinikmati semua masyarakat mulai pemilik hotel, penginapan kecil hingga pedagang kaki lima. Industri kerajinan souvenir hidup, akomodasi hotel dilengkapi ornamen khas sehingga wisatawan merasakan langsung suasana daerah,” pungkas Putra dari Gubernur pertama Sulut, F.J Tumbelaka. (vily)
Komentar